MUARA TEWEH — Juru bicara Fraksi PKB DPRD Barito Utara, Nurul Anwar, menegaskan bahwa penguatan sektor pajak menjadi prioritas utama untuk memperbesar porsi pendapatan asli daerah. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah digitalisasi pelayanan PBB yang dinilai mampu menekan kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan kepercayaan wajib pajak.
"Kami berharap pemerintah daerah semakin gencar melakukan digitalisasi pelayanan perpajakan. Selain memudahkan masyarakat, langkah ini juga dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah," ujar Nurul di Muara Teweh, Kamis.
Digitalisasi PBB dan Keamanan Data Jadi Sorotan
Fraksi PKB menilai keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem keamanan. Edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperkuat agar adopsi layanan digital berjalan maksimal.
"Kami mendorong peningkatan kapasitas digital dan sistem keamanan yang andal. Ini penting agar wajib pajak merasa aman dan nyaman membayar pajak secara elektronik," tambah Nurul.
Videotron Pemda Bisa Jadi Sumber PAD Baru
Selain pajak berbasis digital, Fraksi PKB membuka peluang baru peningkatan pendapatan dari aset daerah. Videotron yang selama ini digunakan untuk informasi internal atau kegiatan seremonial dinilai memiliki potensi komersial yang belum digarap optimal.
"Videotron yang dimiliki pemerintah daerah tidak hanya digunakan untuk penyampaian informasi internal, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media iklan komersial sehingga menjadi salah satu sumber peningkatan PAD," jelas Nurul.
Apresiasi Opini WTP dan Catatan Tindak Lanjut
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKB memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen transparansi pengelolaan anggaran.
"Peningkatan opini menjadi WTP merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun kami mengingatkan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan," tegasnya.
Fraksi PKB juga mengapresiasi penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD. Dokumen tersebut dinilai sebagai bagian penting dari siklus tata kelola keuangan daerah yang transparan.
