PALANGKA RAYA — Komisi II DPRD Kalimantan Tengah membuka peluang peningkatan penerimaan daerah dari sektor BUMD. Hal ini menyusul adanya proyeksi kenaikan pendapatan Bank Kalteng yang mencapai sekitar Rp100 miliar dari target awal.
Ampera A.Y. Mebas mengungkapkan, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, komponen kekayaan daerah yang dipisahkan masih didominasi oleh penyertaan modal di Bank Kalteng. Karena itu, setiap peningkatan kinerja bank tersebut berdampak langsung pada potensi kas daerah.
"Karena di KUA-PPAS 2027, komponen kekayaan daerah yang dipisahkan masih didominasi penyertaan modal di Bank Kalteng. Makanya kami berharap peningkatan kinerja bank juga berdampak pada kenaikan penerimaan daerah," kata Ampera di Palangka Raya, Jumat.
Dividen 100 Persen Pernah Terjadi pada 2021
Politikus itu menuturkan, informasi peningkatan proyeksi pendapatan Bank Kalteng menjadi peluang untuk memperbesar kontribusi bank ke kas daerah. Pihaknya optimistis target dividen maksimal bisa direalisasikan, mengingat hal serupa pernah dilakukan pada 2021.
"Informasi yang kami terima, target pendapatannya meningkat hingga sekitar Rp100 miliar. Karena itu kami berharap dividen yang dibagikan bisa mencapai 100 persen seperti yang pernah dilakukan pada 2021," ucapnya.
Laba Ditahan untuk Perkuat Modal Bank
Ampera menjelaskan, selama ini tidak seluruh laba perusahaan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Sebagian keuntungan masih dialokasikan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Bank Kalteng.
Kebijakan tersebut, menurut dia, membuat pemerintah daerah belum memperoleh seluruh potensi pendapatan yang berasal dari penyertaan modal di bank milik daerah tersebut. "Selama ini dividen yang dibagikan sekitar 70 persen, sedangkan sisanya ditahan sebagai tambahan modal Bank Kalteng," jelasnya.
Ruang Fiskal untuk Program Pembangunan
Peningkatan dividen dinilai tidak hanya sekadar menambah penerimaan daerah, tetapi juga memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah provinsi. Dengan begitu, pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Tengah bisa lebih leluasa.
"Target itu menjadi harapan kami untuk APBD 2027. Dari hasil pembahasan yang disampaikan eksekutif, pendapatan Bank Kalteng sudah menunjukkan peningkatan sehingga kami optimistis kontribusinya terhadap daerah juga bisa lebih besar," tuturnya.
