PALANGKA RAYA — Rapat koordinasi yang digelar di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya itu menjadi ajang bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk menyampaikan persoalan di lapangan secara langsung. Gubernur Agustiar Sabran mengapresiasi masukan yang disampaikan secara terbuka dan konstruktif, seraya menegaskan bahwa seluruhnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
"Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh aspirasi, masukan, dan dukungan yang telah disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Seluruhnya akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya dalam sambutan yang dikutip dari siaran pers MC Provinsi Kalimantan Tengah.
Evaluasi Angkutan Batu Bara di Jalan Umum
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalan umum. Pemprov Kalteng berencana mengevaluasi aktivitas tersebut bersama instansi terkait. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas infrastruktur sekaligus mengutamakan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
"Pemanfaatan jalan umum oleh angkutan batu bara akan terus kami evaluasi agar tidak merusak infrastruktur dan tetap mengedepankan keselamatan serta kepentingan masyarakat," imbuh Agustiar. Persoalan ini kerap menjadi keluhan warga di sejumlah kabupaten penghasil batu bara di Kalteng.
Kepastian Hukum Lahan dan Tata Kelola Desa
Di sektor agraria, pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan kawasan hutan yang selama ini menghambat kepastian hukum atas lahan milik masyarakat.
Selain itu, kapasitas aparatur desa juga menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut. Pemprov Kalteng berkomitmen meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Data Tunggal Sosial dan Program Huma Betang Sejahtera
Pada bidang sosial, Agustiar menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data yang akurat menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Pemerintah juga akan memperluas sosialisasi Program Huma Betang Sejahtera dan layanan Lapor Pak Gub hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
"Pemerintah Provinsi akan terus memperbaiki pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pemutakhiran data agar seluruh bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak," jelasnya.
Perang Melawan Narkoba hingga ke Pelosok Desa
Gubernur juga mengajak kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta aparat keamanan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba hingga ke pelosok desa. Sinergi semua elemen dinilai penting untuk melindungi generasi muda Kalteng dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
Dukungan pemerintah desa juga diminta untuk pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera. Pendataan, verifikasi, dan pengawasan dari tingkat desa dinilai krusial agar program berjalan transparan dan tepat manfaat.
"Saya mengharapkan dukungan penuh dari lurah dan kepala desa agar Program Kartu Huma Betang Sejahtera berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Agustiar.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, para asisten dan staf ahli gubernur, kepala perangkat daerah, serta kepala desa dan lurah dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
