SAMPIT — Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan hal tersebut di Sampit, Senin, menanggapi usulan pembangunan sumur bor dalam di Kecamatan Pulau Hanaut. Menurut Eddy, rencana induk penyediaan air bersih harus menjadi dasar sebelum program teknis apa pun dijalankan.
Dukungan terhadap usulan sumur bor tetap diberikan, dengan catatan kondisi setiap desa diperhatikan. Tidak semua desa memungkinkan dibangun sumur bor.
Mengapa Sumur Bor Dalam Tidak Selalu Jadi Jawaban
Eddy menjelaskan, usulan pengeboran perlu dikaji berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik sumber air di masing-masing desa. Pengeboran hingga kedalaman tertentu tidak selalu menjamin diperolehnya air tawar.
Pengalaman di sejumlah desa menunjukkan, semakin dalam pengeboran dilakukan, air yang ditemukan justru berpotensi semakin asin. Temuan lapangan itu harus jadi pertimbangan pemerintah sebelum menentukan teknologi dan metode penyediaan air bersih.
"Kami sebenarnya mendukung usulan itu, tetapi kondisi setiap desa harus diperhatikan. Tidak semua memungkinkan dilaksanakan pembangunan sumur bor," ucap Eddy.
Ia menyebut perkembangan teknologi memungkinkan pengolahan air asin menjadi air tawar. Namun penerapannya butuh biaya besar, sehingga perlu dihitung matang, terutama soal kemampuan pembiayaan dan keberlanjutan pengelolaannya.
11 dari 14 Desa di Pulau Hanaut Kesulitan Air Saat Kemarau
Persoalan ini bukan baru. Camat Pulau Hanaut Fahrujiansyah sebelumnya menyebutkan 11 dari 14 desa di wilayahnya menghadapi masalah air bersih akibat sumber air menjadi asin ketika musim kemarau.
Tiga desa yang relatif tidak terdampak adalah Rawasari, Makarti Jaya, dan Satiruk. Warga di desa lainnya harus mencari alternatif pasokan, termasuk membeli air yang didatangkan menggunakan kapal dari kawasan Bagendang.
Eddy menilai pola penanganan yang hanya berorientasi bantuan saat krisis tidak cukup. Infrastruktur dan sumber air alternatif perlu disiapkan sebelum musim kemarau tiba.
Dua Sumber Air di Selatan Kotim untuk Penanganan Jangka Pendek
Untuk jangka pendek, Eddy mendorong pemerintah memaksimalkan sumber air bersih yang masih memungkinkan dimanfaatkan masyarakat. Ia menyebut dua lokasi di wilayah selatan Kotim, yakni Desa Satiruk dan Desa Ujung Pandaran.
"Untuk penanganan jangka pendek, sumber-sumber air bersih yang memungkinkan harus dimaksimalkan, terutama di dua daerah wilayah selatan, yaitu Desa Satiruk dan Desa Ujung Pandaran. Tinggal mengambilnya, mudah-mudahan bisa membantu," sebutnya.
DPRD Kotim, lanjut Eddy, telah melakukan konsolidasi melalui kekuatan fraksi untuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan air bersih. Upaya itu disebut telah mendapat dukungan dari Bupati Kotim.
Pemetaan Sumber Air Diminta Segera Dilakukan
Eddy menegaskan pemerintah daerah perlu segera memetakan sumber air dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program jangka panjang. Pemetaan itu menjadi bekal ketika kemarau panjang kembali terjadi.
"Alhamdulillah, mungkin tinggal menyusun masterplan penyiapan air bersih untuk jangka panjang. Saya pribadi sangat mendukung karena itu memang yang diharapkan sejak dulu," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak mengesampingkan kepentingan masing-masing dalam merumuskan program. Tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar menjalankan rencana sektoral tiap instansi.
"Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi, kalau memang harus kita dukung, jangan memikirkan rencana masing-masing sesuai keinginan, tetapi yang kita pikirkan adalah kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan dasar berupa air bersih," tegas Eddy.
