PALANGKARAYA — Pemasangan plang menjadi bagian dari langkah pengamanan kawasan yang dijalankan Kementerian Kehutanan, khususnya pada area yang telah dikenai sanksi dan membutuhkan pengawasan serta pemulihan. Raja Juli Antoni menyebut status pengamanan kawasan perlu dipertegas agar potensi aktivitas ilegal tidak memanfaatkan celah hukum di lapangan.
Kawasan pascakarhutla di Kalimantan Tengah menjadi atensi khusus karena tingkat kerawanannya tinggi terhadap berbagai kegiatan melanggar hukum, termasuk pembalakan liar. Perlindungan kawasan dinilai tidak cukup mengandalkan penindakan hukum saja.
Plang Dipasang di Titik PBPH yang Sudah Dijatuhi Sanksi
Sasaran pemasangan tanda peringatan adalah sejumlah titik kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi tegas oleh Kementerian Kehutanan. Sanksi itu berkisar dari pembekuan izin operasional hingga kewajiban hukum melaksanakan pemulihan ekosistem hutan secara mandiri.
Menurut Raja Antoni, kejelasan status hukum di lapangan harus tampak transparan, bukan hanya tersimpan dalam dokumen penindakan. "Pemasangan plang tersebut menjadi salah satu langkah pengamanan kawasan yang dilakukan Kementerian Kehutanan, khususnya pada area yang telah dikenai sanksi dan membutuhkan pengawasan serta pemulihan," ujar Raja Antoni dalam keterangan persnya di Jakarta.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengendalian aktivitas di lapangan sekaligus mencegah munculnya tekanan baru terhadap kawasan hutan. "Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian aktivitas di lapangan sekaligus mencegah munculnya tekanan baru terhadap kawasan hutan," tegas Menhut.
Keterbatasan Polhut Diminta Tak Turunkan Efektivitas Pengawasan
Raja Antoni menyinggung keterbatasan personel di lapangan, termasuk jumlah polisi hutan, yang tidak boleh dijadikan alasan menurunkan efektivitas perlindungan hutan. Pengawasan harus dijalankan lebih cerdas dan taktis dengan memetakan wilayah paling rawan.
"Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi illegal logging," tuturnya.
Pemetaan akurat atas area rawan dinilai menjadi kunci di tengah jumlah polhut yang terbatas. Dengan begitu, prioritas pengawasan bisa diarahkan ke titik yang paling berisiko mengalami pembalakan liar maupun aktivitas ilegal lain.
70 Ribu Generasi Baru Penjaga Hutan Disiapkan
Komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga kelestarian hutan, kata Menhut, diwujudkan melalui kebijakan penambahan sumber daya manusia. Kementerian Kehutanan menyiapkan generasi baru penjaga hutan dalam jumlah masif.
"Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70 ribu orang," pungkas Raja Antoni.
Penambahan personel itu menjadi pelengkap pengamanan kawasan di Kalimantan Tengah, yang tetap mengandalkan plang peringatan, penegasan status hukum, dan pemetaan area rawan sebagai langkah awal.
