KALIMANTAN TENGAH — Keputusan Freeport mengajukan perpanjangan izin lebih awal bukan tanpa perhitungan matang. Perusahaan menilai, tanpa kepastian hukum sejak sekarang, pengembangan tambang baru bisa molor dan produksi Grasberg akan merosot tajam setelah 2041. Padahal, tambang bawah tanah yang sedang disiapkan saat ini baru akan beroperasi penuh dalam satu setengah dekade ke depan.
Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menjelaskan bahwa membangun tambang bawah tanah tidak bisa dilakukan secara instan. Ia mencontohkan Grasberg Block Cave yang mulai ditambang pada 2016-2017, justru sudah dipersiapkan sejak 2004. Artinya, butuh 13 tahun hanya untuk tahap persiapan.
"Membangun tambang bawah tanah itu tidak terjadi dalam waktu satu-dua tahun. Itu bisa 15-20 tahun," ujar Tony, Rabu (5/8/2026).
Saat ini Freeport tengah bersiap mengembangkan tambang baru yang diperkirakan memakan waktu sekitar 15 tahun hingga beroperasi. "Tapi kan perlu ada kepastian dari sekarang. Oleh karena itu memang diajukan perpanjangannya dari sekarang," kata Tony.
Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, menilai langkah Freeport masuk akal secara teknis. Tambang bawah tanah memiliki karakteristik investasi besar, padat teknologi, dan penuh risiko—sangat berbeda dengan tambang terbuka.
Menurut Singgih, perusahaan perlu memastikan nilai cadangan dan kualitas mineral melalui eksplorasi terinci sebelum membangun infrastruktur. "High precision technology yang akan dilakukan untuk penambangan tambang dalam dipastikan memerlukan data detail sisi mineral yang akan ditambang dan sekaligus memastikan infrastruktur demi keamanan dan kenyamanan kerja," jelasnya.
Ia menambahkan, risiko terbesar muncul jika kepastian izin diberikan terlalu dekat dengan berakhirnya masa operasi, apalagi jika perusahaan hendak membuka tambang baru di wilayah terpencil. "Apalagi investor harus melibatkan dan memanfaatkan pihak lenders atau perbankan, baik nasional maupun internasional, dalam pembiayaan tambang baru," kata Singgih. Tanpa jaminan perpanjangan izin, pendanaan dari bank untuk proyek jangka panjang akan sulit diperoleh.
Tony Wenas menegaskan bahwa keberlanjutan tambang bukan hanya soal kepentingan korporasi. Ada 35 ribu karyawan yang nasibnya bergantung pada operasional Grasberg. Selain itu, program pengembangan masyarakat yang digulirkan Freeport mencapai hampir Rp 2 triliun per tahun.
"Manfaat bagi negara sebesar Rp 75 triliun tahun lalu dan kalau 2028 diperkirakan bisa Rp 120 triliun per tahun. Itu juga akan berhenti kalau tidak ada keberlanjutan," ujarnya.
Dengan skala kontribusi sebesar itu, kepastian perpanjangan IUPK menjadi titik krusial. Bukan hanya bagi Freeport sebagai perusahaan, tetapi juga bagi perekonomian nasional, khususnya Papua yang menggantungkan banyak aktivitas ekonomi di sekitar area tambang.
Keputusan pemerintah untuk merespons permohonan ini akan menentukan apakah tambang emas terbesar di dunia itu bisa terus berproduksi tanpa jeda, atau justru menghadapi jurang penurunan drastis dalam dua dekade mendatang.