BARITO TIMUR — Pengawasan terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah kembali digencarkan. Komisi II DPRD Provinsi Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Timur untuk mengaudit sejauh mana perusahaan perkebunan menerapkan prinsip berkelanjutan, Jumat (31/7).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur tersebut, delegasi yang dipimpin Ketua Komisi II Siti Nafsiah itu tidak hanya menyoroti soal realisasi dana CSR. Mereka juga menggali kesiapan perusahaan menghadapi potensi karhutla yang meningkat saat musim kemarau.
Siti Nafsiah menyebut kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran utuh mengenai implementasi perkebunan berkelanjutan. Aspek yang dinilai mencakup integrasi ekonomi, sosial, lingkungan, hingga mekanisme pelaporannya.
"Melalui kunjungan ini kami ingin memperoleh gambaran mengenai implementasi perkebunan berkelanjutan sekaligus mengetahui komitmen perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, serta tanggung jawabnya kepada masyarakat," ujar Siti dalam keterangannya, Minggu (2/8).
Menurutnya, penerapan prinsip tersebut menjadi krusial agar industri sawit tidak berhenti pada angka kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB). Lebih dari itu, keberadaan perusahaan harus dirasakan langsung oleh masyarakat di lingkar kebun.
Di tengah ancaman El Nino dan kemarau panjang, DPRD menekankan pentingnya sistem peringatan dini di setiap wilayah operasional perusahaan. Komisi II secara spesifik meminta penjelasan rinci mengenai langkah preventif yang telah dijalankan pengusaha.
"Karena itu kami juga meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan perusahaan, baik dari sisi kesiapan personel, sarana dan prasarana, maupun bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan," tegas Siti Nafsiah.
Politikus perempuan tersebut mengingatkan bahwa pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadam kebakaran milik pemerintah. Perusahaan harus memiliki armada, posko, serta tim terlatih yang siap bergerak cepat di lahan konsesi masing-masing.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Siti Nafsiah didampingi Wakil Ketua Komisi II Bambang Irawan, Sekretaris Komisi Hero Harapanno Mandouw, serta anggota Ampera AY Mebas, Sutik, Habib Said Abdurahman, dan Agie.
Melalui pertemuan ini, DPRD Kalteng berharap sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha perkebunan, dan masyarakat semakin kuat. Targetnya jelas: mewujudkan tata kelola perkebunan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah di Barito Timur.
Pengawasan ini menjadi penting mengingat Barito Timur merupakan salah satu wilayah dengan konsesi perkebunan sawit yang cukup luas di Kalimantan Tengah. Jika komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan sosial lemah, dampaknya akan langsung dirasakan warga, mulai dari kabut asap hingga konflik lahan.