KASONGAN — Pendampingan berlangsung di lingkungan BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan sasaran pegawai rumah sakit yang akan memakai tanda tangan elektronik dalam aktivitas sehari-hari. Tim Diskominfostandi mendampingi peserta mulai dari tahap pendaftaran akun hingga praktik penggunaan TTE pada dokumen kedinasan.
Hotden M. Manalu menyebut pendampingan diberikan agar aparatur memahami pemanfaatan tanda tangan digital secara benar. Menurutnya, teknologi tersebut menyentuh langsung proses persetujuan dokumen yang selama ini berjalan manual.
"Langkah ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai penggunaan tanda tangan digital dalam berbagai keperluan administrasi dan kedinasan," ujarnya.
Penerapan TTE disebut mempercepat proses persetujuan dokumen sekaligus mendukung keamanan dan keabsahan dokumen elektronik. Dua hal itu menjadi pertimbangan utama Diskominfostandi dalam mendorong digitalisasi administrasi di lingkungan perangkat daerah.
Langkah tersebut juga sejalan dengan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui SPBE, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan semakin terintegrasi dengan teknologi digital.
dr. Noviyanti Israhayu menyambut baik fasilitasi dari Diskominfostandi. Dia berharap pemanfaatan teknologi digital di rumah sakit semakin optimal, terutama untuk pengelolaan dokumen dan administrasi internal.
"Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas tata kelola administrasi serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif bagi masyarakat Kabupaten Katingan," ungkapnya.
Bagi warga Katingan, perubahan ini berdampak pada kecepatan pengurusan dokumen rumah sakit yang membutuhkan pengesahan pejabat. Dokumen yang sebelumnya harus menunggu tanda tangan basah bisa diproses lebih singkat selama pejabat yang berwenang sudah terdaftar sebagai pemilik TTE.
Kunjungan kerja Diskominfostandi ke RSUD Mas Amsyar menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Rumah sakit dipilih karena volume dokumen kedinasannya tinggi dan melibatkan banyak pihak.
Pendampingan serupa dapat menyusul ke instansi lain di lingkungan Pemkab Katingan. Namun belum ada keterangan resmi mengenai jadwal maupun daftar perangkat daerah berikutnya yang akan difasilitasi penggunaan TTE.