KALIMANTAN TENGAH — Rosatom menandatangani kerja sama dengan PT Pembangkit Listrik Nuklir untuk membangun PLTN terapung berkapasitas total 200 megawatt di utara Pulau Halmahera, Maluku Utara. Dua kapal pembangkit itu ditargetkan mulai memasok listrik pada 2031, ketika sistem kelistrikan Tobelo masih berjuang menutup defisit pasokan.
Kesepakatan itu diteken pada Oktober lalu, bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow. BUMN nuklir Rusia tersebut menyiapkan dua kapal PLTN dengan kapasitas gabungan 200 megawatt. Rosatom menyatakan pembangkit ini diharapkan mulai beroperasi dalam lima tahun ke depan atau pada 2031.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut sejumlah wilayah potensial untuk PLTN komersial pertama Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Batam di Kepulauan Riau, hingga Pulau Halmahera. Rosatom juga menawarkan pengembangan PLTN berkapasitas besar di daratan sebagai kelanjutan proyek terapung berskala kecil.
Listrik di Halmahera Utara selama ini dipasok terutama oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sistem kelistrikan Tobelo menanggung beban paling berat. Dalam pertemuan Bupati, pejabat PLN, dan investor pada 30 Juli 2025, Manager PLN UP3 Tobelo melaporkan beban puncak malam hari menyentuh 16,7 megawatt, tertinggi sejak sistem Tobelo beroperasi.
Angka itu melampaui kemampuan pasokan. PLTD ketika itu hanya sanggup menyuplai 14-15 megawatt karena sejumlah mesin sedang dalam pemeliharaan dan mengalami gangguan. Defisit listrik pun melewati 2 megawatt.
Penanganan sementara dilakukan dengan merelokasi empat unit pembangkit dari berbagai sistem ke Tobelo, ditambah penyewaan mesin pengganti. Pasokan sejatinya bisa membaik tahun ini jika pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 30 megawatt di Desa Mamuya beroperasi. Pembangkit itu dibangun lewat kerja sama PLN dengan konsorsium PT Adhi Karya dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO).
Ironi Halmahera Utara terletak pada struktur ekonominya. Kabupaten ini mencatat pertumbuhan ekonomi 3,89 persen pada 2025, paling kecil di Pulau Halmahera. Industri pengolahan nikel terkonsentrasi di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, yang masing-masing tumbuh 62,5 persen dan 37,5 persen, sementara Halmahera Timur tumbuh 51,9 persen berkat pertambangan nikel.
Di lokasi-lokasi pengolahan nikel, listrik disokong pembangkit mandiri milik industri berbahan bakar batu bara. Artinya, pasokan PLN di Halmahera Utara terutama dibutuhkan industri lain dan pelanggan rumah tangga, bukan smelter.
Wakil Menteri ESDM Yuliot saat mengunjungi Maluku pada April lalu mengingatkan perlunya antisipasi kebutuhan listrik seiring tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Di Maluku dan Maluku Utara terdapat hampir 890 ribu pelanggan listrik.
"Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diperlukan persiapan ketersediaan energi khususnya di wilayah-wilayah yang dimungkinkan tumbuhnya industri-industri baru seperti di Weda Bay, Halmahera dan di Saumlaki kelak jika sudah beroperasi," ujar Yuliot, seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM.
Saat itu Yuliot menyebut energi baru terbarukan sebagai solusi, dengan opsi yang disinggungnya adalah PLTS dilengkapi baterai penyimpanan. Kini jalur yang dibuka justru nuklir.
Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev menyatakan pertemuan dengan Prabowo meyakinkannya soal komitmen Indonesia memperkuat ketahanan energi sekaligus mencapai karbon netral. Menurut dia, dua tujuan itu bisa dicapai antara lain lewat pembangkit nuklir.
"Dengan dukungan pemerintah, sektor swasta akan secara aktif memimpin inisiasi proyek infrastruktur nuklir yang mampu mentrasformasi ekonomi negara," kata Likhachev, seperti dikutip World Nuclear News.
Namun realisasi proyek tetap bergantung pada hasil pengkajian mendalam pemerintah Indonesia dan penilaian kesiapan oleh organisasi nuklir internasional. Pemerintah sendiri membidik operasional PLTN berkapasitas 7 gigawatt pada 2040, dengan peluang pembangkit besar di Batam.
Bagi Halmahera Utara, PLTN terapung 200 megawatt berarti lompatan kapasitas jauh di atas beban puncak 16,7 megawatt yang tercatat tahun lalu. Tetapi dengan tenggat 2031, sistem Tobelo masih harus bertahan sekitar lima tahun lagi di atas mesin diesel yang bekerja di batas kemampuannya.