BUNTOK — Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Syahdani menyatakan hasil penelusuran melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) menempatkan Ahi Leluni di Desil 5. Penetapan desil itu membuat warga Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, tersebut tidak lagi masuk daftar penerima bantuan pemerintah.
Padahal, kata Syahdani, kondisi di lapangan menunjukkan hal berbeda. Ahi merupakan penyandang disabilitas yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan bantuan keluarga.
"Berdasarkan penelusuran data melalui aplikasi SIKS-NG, beliau berada di Desil 5 yang artinya tidak dapat bantuan dari pemerintah, padahal melihat fakta di lapangan beliau layak untuk dibantu karena penyandang disabilitas dan tidak bekerja, hanya mengharapkan bantuan dari keluarga," ujar Syahdani kepada Beritaprioritas.com di Buntok, Sabtu (31/10/26).
Kunjungan ke kediaman Ahi dilakukan pada Sabtu (31/10/26), setelah warga melaporkan bantuan PKH yang biasa diterima perempuan itu tak lagi mengalir sejak pertengahan 2025. Rombongan Dinas Sosial didampingi aparat Desa Kalahien.
Dalam agenda tersebut, Bupati Barito Selatan H. Eddy Raya Syamsuri turut hadir bersama Bunda PAUD Permana, Asisten I Rahmad Nuryadin, serta sejumlah kepala dinas. Instansi yang terlibat antara lain BPBD, Perkimtan, PUPR, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Dinas Pendidikan.
Dinas Sosial menyerahkan bantuan sembako langsung kepada Ahi. Syahdani menyebut bantuan itu sebagai langkah sementara untuk meringankan pengeluaran sehari-hari penerima.
"Bantuan sembako ini semata-mata program Dinas Sosial untuk membantu penyandang disabilitas demi mengurangi beban pengeluaran beliau," imbuhnya.
Menurut Syahdani, kunjungan tersebut sejalan dengan arahan Bupati agar tidak ada warga Barito Selatan yang menderita hingga kelaparan. "Ini sejalan dengan arahan Bapak Bupati, beliau tidak ingin ada warga yang menderita, apalagi sampai kelaparan," kata dia.
Staf Dinas Sosial telah mendaftarkan Ahi melalui agen Perlinsos (Perlindungan Sosial). Program Kementerian Sosial membuka jalur bagi masyarakat pemilik Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk menjadi agen dan membantu mendaftarkan warga layak yang belum menerima bantuan.
"Melalui program Kementerian Sosial, masyarakat yang memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD dapat menjadi agen Perlinsos untuk membantu mendaftarkan warga yang layak tetapi belum mendapatkan bantuan," ungkap Syahdani.
Persoalan ketidaksesuaian desil bukan kasus tunggal. Syahdani menyebut fenomena serupa muncul di berbagai wilayah Kabupaten Barito Selatan, bahkan hingga skala nasional.
Ia merinci, sejumlah warga dengan disabilitas berat, tunawicara, hingga mereka yang hidup menumpang tercatat di desil tinggi seperti Desil 10. Penetapan desil sendiri bersumber dari data KTP, KK, serta survei ekonomi BPS.
"Kehadiran agen Perlinsos ini dibentuk agar kita bisa sama-sama memantau dan mengusulkan penurunan desil bagi warga yang benar-benar berhak," jelasnya.
Dinas Sosial berencana memproses pendaftaran bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk warga yang memenuhi syarat. Pemkab Barito Selatan juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanganan penyandang disabilitas.
Raperda tersebut ditargetkan rampung pada 2027. Hingga proses itu selesai, penyesuaian data desil lewat agen Perlinsos menjadi jalur yang disiapkan Dinas Sosial agar warga seperti Ahi kembali masuk daftar penerima bantuan.