Lebih dari 20 penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit dibatalkan atau ditunda dalam sebulan terakhir akibat kabut asap karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. DPRD Kotim menilai gangguan itu membuka kembali wacana pemindahan bandara ke kawasan Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit.
SAMPIT — Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur menyatakan bahwa lumpuhnya Bandara Haji Asan Sampit dan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya akibat kabut asap membuat pemerintah perlu memikirkan pembangunan bandara permanen di Ujung Pandaran. Usulan itu disampaikannya di Sampit, Kamis, menyusul dampak karhutla yang berlangsung lebih dari dua bulan terakhir.
Rudianur menilai kawasan Pantai Ujung Pandaran yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa lebih aman dari kabut asap dibanding wilayah perkotaan. Menurut informasi yang diterimanya, kawasan di selatan Kotim itu relatif terbebas dari asap karena pengaruh angin dari laut yang mendorong asap ke arah barat.
Selain faktor angin, Rudianur menyebut struktur tanah di Ujung Pandaran dinilai lebih baik untuk pembangunan bandara dibanding melanjutkan pengembangan di lokasi eksisting. Meski begitu, ia mengakui tidak memahami aspek teknis secara mendalam.
"Selain itu, kalau melihat struktur tanah, malah lebih bagus di sana membangun daripada melanjutkan Bandara Haji Asan Sampit. Tapi kalau secara teknis memang saya tidak paham," ujarnya.
Penentuan lokasi bandara baru, kata Rudianur, tetap membutuhkan kajian teknis dan komprehensif. Ia berharap pemerintah kembali melakukan survei terhadap kawasan Pantai Ujung Pandaran sebagai bahan pertimbangan jangka panjang.
Gagasan relokasi Bandara Haji Asan ke Ujung Pandaran pernah mencuat pada 2015. Alasan saat itu adalah keterbatasan pengembangan bandara yang berada dekat permukiman serta kebutuhan pengembangan transportasi udara jangka panjang.
Belakangan, pemerintah daerah justru kembali mendorong pengembangan Bandara Haji Asan. Pada 2024, Pemkab Kotim bersama Kementerian Perhubungan menandatangani kesepakatan pembangunan dan pengembangan bandara, termasuk hibah tanah dan jalan pendukung.
Pengembangan itu masih berlanjut. Pada 2026, sejumlah pekerjaan pendukung disiapkan, termasuk pemindahan gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) serta pengembangan fasilitas sisi udara.
Persoalan kabut asap tahun ini menunjukkan tantangan lain yang perlu diperhitungkan. Lebih dari 20 penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit dibatalkan atau ditunda dalam sebulan terakhir akibat dampak kabut asap.
Rudianur menyebut gangguan tersebut tidak hanya menyangkut aktivitas penerbangan, tetapi turut mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan pemerintahan hingga perekonomian.
"Urusan pemerintah pun juga berdampak. Kami dalam kegiatan ada konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan lainnya hari ini tidak bisa bergerak," ujarnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai wacana pembangunan bandara di Pantai Ujung Pandaran setidaknya layak dikaji kembali. Hal itu bukan semata-mata sebagai respons atas kabut asap saat ini, tetapi sebagai bagian dari perencanaan infrastruktur transportasi udara Kotim untuk menghadapi tantangan jangka panjang.
"Harapan kami pemerintah berpikir jernih ke depan. Paling tidak bandara di wilayah Ujung Pandaran itu disurvei lagi, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan," demikian Rudianur.