KALIMANTAN TENGAH — Ekawati Rini Lestari menawarkan desain tata kelola perpajakan bernama Lifecycle-based Tax Governance for Circular Economy (LTG-CE) untuk mempercepat transisi ekonomi sirkular di industri semen. Disertasi doktoralnya di FIA UI menilai hambatan utama bukan ketiadaan kebijakan, melainkan ketidakselarasan instrumen pajak pusat, sektoral, dan daerah.
Ekawati mempertahankan disertasi berjudul "Rekonstruksi Kebijakan Perpajakan Berbasis Multi-Level Taxation untuk Mendukung Transisi Ekonomi Sirkular pada Industri Semen di Indonesia" dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jumat (2/10). Ia lulus dengan menawarkan kerangka yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan sektoral, dan kebijakan daerah sepanjang siklus industri semen.
Industri semen dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini strategis bagi pembangunan, tetapi sekaligus padat energi, sumber daya, dan emisi. Di sisi lain, industri semen punya ruang memperbaiki sirkularitas lewat refuse-derived fuel (RDF), bahan bakar dan bahan baku alternatif, substitusi klinker, material sekunder, efisiensi energi, serta teknologi rendah karbon.
Menurut Ekawati, persoalan bukan sekadar ada atau tidak ada kebijakan. Yang lebih menentukan adalah ketidakselarasan antarinstrumen, antaraktor, dan antarlevel pemerintahan. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak karbon, insentif perpajakan, Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, retribusi, kepabeanan, hingga regulasi sektoral belum selalu membentuk sinyal ekonomi yang konsisten bagi pelaku industri.
"Transisi ekonomi sirkular tidak cukup didorong oleh satu instrumen pajak. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang mampu menyelaraskan berbagai instrumen perpajakan dan kebijakan pada tingkat pusat, sektoral, dan daerah," ujar Ekawati dalam sidang tersebut.
Penelitian ini memakai paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif-sistemik yang menggabungkan Soft Systems Methodology dan System Dynamics. Data primer dihimpun dari 25 individu melalui 17 sesi wawancara mendalam, mewakili pemerintah pusat, kementerian terkait, pemerintah daerah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, serta praktisi perpajakan.
Temuan lapangan ditriangulasi dengan regulasi, dokumen kebijakan, laporan institusional dan industri, data statistik, literatur akademik, serta observasi. Dari situ peneliti membandingkan empat skenario:
Dalam model penelitian, LTG-CE menunjukkan kecenderungan perubahan paling komprehensif. Kerangka ini menggabungkan pajak karbon, insentif hijau berbasis kinerja, perlakuan pajak yang mendukung input sirkular, harmonisasi pungutan pusat dan daerah, revenue recycling, circular tax reporting, serta green fiscal transfer.
Ekawati merekomendasikan penerapan reformasi secara bertahap, bukan sekaligus. Untuk jangka pendek, pemerintah perlu memprioritaskan harmonisasi kebijakan pusat-daerah, penguatan insentif investasi sirkular, serta indikator kinerja yang dapat diverifikasi.
"Selanjutnya, agenda jangka menengah mencakup implementasi pajak karbon, redesain Pajak MBLB, reformasi PPN untuk input sirkular, dan penguatan sistem data. Dalam jangka panjang, Multi-Level Taxation diarahkan untuk diinstitusionalisasikan melalui circular tax reporting dan green fiscal transfer," katanya.
Disertasi ini menghasilkan empat kontribusi utama: Multi-Level Taxation Framework, Dynamic Policy Alignment Framework, integrasi Soft Systems Methodology dan System Dynamics, serta LTG-CE sebagai arsitektur kebijakan yang mengintegrasikan instrumen pada tahap hulu, produksi, hilir, dan lintas tahap. Dengan pendekatan itu, perpajakan ditempatkan bukan hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga bagian dari tata kelola transformasi industri yang berkelanjutan.
Ekawati dibimbing Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. sebagai Promotor dan Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si. sebagai Ko-Promotor. Ia memiliki pengalaman profesional lebih dari dua dekade di bidang perpajakan dan menjadi dosen perpajakan sejak 2014.